HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)

A.    World Trade Organization

Indonesia di tahun 1994 telah ikut serta dalam keanggotaan Worl Trade Organization (WTO) dengan mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Keikutsertaan dalam Agreement Establishing The World Trade Organization di tahun 1994 tersebut bukanlah tidak membawa akibat. Sebagai bagian dari WTO, Indonesia tunduk sepenuhnya pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Agreement Establishing The World Trade Organization, dengan beberapa pengecualian.

B.     Perlindungan HaKI oleh Dunia Internasional

Pemikiran tentang perlunya perlindungan terhadap sesuatu hal yang berasal dari kreativitas manusia, yang diperoleh melalui ide-ide manusia sebenarnya telah mulai ada sejak lahirnya Revolusi Industri di Perancis. Perlindungan mengenai hak atas kebendaan yang diatur dalam hukum sipil yang berlaku saat itu dianggap tidak memadai, terlebih lagi dengan mulai maraknya kegiatan perdagangan Internasional. Hal itulah yang kemudian melahirkan konsep tentang perlunya suatu ketentuan yang bersifat Internasional yang dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual. Konvensi Internasional pertama yang berhubungan dengan HAKI adalah Paris Convention yang mengatur tentang Hak Milik Industrial, yang diterima tahun 1883; yang kemudian diikuti dengan Bern Convention, yang megatur mengenai Hak Cipta pada tahun 1886.

Dengan diberlakukannya persetujuan pembentukan WTO, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan akan HaKI sepenuhnya akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan WTO-GATT-TRIPs. Sebelum WTO-GATT-TRIPs dibentuk, masalah perlindungan HaKI sudah ditangani oleh atau berada dibawah naungan World Intellectual Property Organization (WIPO), salah satu dari 16 lembaga yang berada di bawah naungan United Nations Organization (UNO=PBB).

C.    World Intellectual Property Organization (WIPO)

Menurut Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, yang disetujui di Stockholm tanggal 14 Juli 1967, HaKI meliputi :

  1. Literary, artistic and scientific works;
  2. Performances of performing artist, phonograms, and broadcast;
  3. Inventions in all fields of human endeavor;
  4. Scientific discoveries;
  5. Industrial designs;
  6. Trademarks, service marks, and commercial names and designations;
  7. Protection against unfair competition.

Dua HaKI pertama yang disebutkan dinamakan dengan Copyrights (Hak Cipta), dan 3 HaKI selanjutnya yang disebutkan dalam angka 3, 5, dan 6 mewakili Industrial Property Rights (Hak Milik Industrial). Dari penjelasan yang ada juga diketahui, bahwa meskipun diakui sebagai HaKI, namun tidak semua HaKI tersebut di atas dapat diberikan perlindungan hukun, yaitu yang sebagaimana disebutkan dalam angka 4 diatas. Selanjutnya oleh karena pada pokoknya, perlindungan tersebut diberikan kepada pelaku usaha, maka dalam ketentuan mengenai HaKI tersebut juga diatur perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat (dengan cara mempergunakan HaKI yang telah memperoleh perlindungan tersebut secara tidak sah atau tidak benar).

Indonesia sendiri sudah menjadi anggota dari WTO sejak tahun 1979 dengan disahkan dan diundangkannya Keputusan Presiden No 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.

a)      Hak Cipta

Menurut UU No 19 Tahun 2002 hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2).

Hak cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alas an apapun, walaupun telah dialihkan (Penjelasan Umum).

Hak cipta merupakan benda bergerak yang dapat beralih atau dialihkan secara tertulis, baik seluruhnya atau sebagian (pasal 3).

Hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui, dipegang oleh Negara (pasal 10).

Ciptaan yang dilindungi oleh Negara adalah ciptaan dalam bidang Ilmu Pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi semua hasil karya tulis seperti buku, program computer, pamphlet, perwajahan (lay out), ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis, alat peraga untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau music dengan atau tanpa teks, drama atau drama musical, tari koreografi, pewayangan dan pantonim, seni rupa dalm segala bentuknya, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database (pasal 12).

Pada dasarnya masa berlaku hak cipta adalah selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia atau untuk ciptaan tertentu selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan (pasal 29, 30).

Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Pengadilan Niaga dan putusannya hanya dapat dimintakan kasasi (pasal 60).

Di samping itu ditentukan bahwa barangsiapa melanggar beberapa pasal dari UU No 19 tahun 2002 ini dijatuhi pidana atau denda (pasal 72).

b)      Paten

Yang dimaksudkan dengan paten adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepapa pihak lain untuk melaksanakannya (pasal 1(1)).

Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industry (pasal 2 (1)). Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (pasal 2 (2)).

Jangka waktu yang diberikan untuk paten adalah selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan, dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang (pasal 8).

Paten dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian (pasal 66).

Pelanggaran dengan sengaja dan tanpa hak beberapa pasal dalam UU No 15 tahun 2001 merupakan delik aduan (pasal 133) dan diancam dengan pidana penjara.

c)      Hak atas Merek

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan (pasal 3).

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan & jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (pasal 28).

Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan (pasal 40).

Gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek yang dapat diajukan oleh pemilik merek terdaftar terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang/ jasa yang sejenis kepada Pengadilan Niaga (pasal 76). Terhadap putusan Pengadilan Niaga ini hanya dapat diajukan kasasi.

d)     Rahasia Dagang

Rahasia Dagang diatur dalam UU No 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang diundangkan pada tanggal 20 Desember 2002.

Adapun yang dimaksudkan dengan Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi, karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik hak. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi di anggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomis. Informasi dianggap dijaga kerahasiannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut (pasal 1).

Hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain uang diberikan oleh Undang-Undang. Segala bentuk peralihan hak rahasia dagang wajib dicatatkan pada Direktur Jenderal dan diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang (pasal 5).

Pemegang hak Rahasia Dagang tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga.

Pelanggaran rahasia dagang berupa :

  1. Sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial (pasal 11, pasal 4).
  2. Mengungkapkan rahasia dagang atau mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan (pasal 13).
  3. Memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (pasal 14).

Angka 2 dan 3 tersebut diatas adalah tindak pidana jenis delik aduan (pasal 17 ayat 2).

e)      Desain Industri

Pada tanggal 20 Desember 2002 diundangkan UU No 31 tahun 2002 tentang Desain Industry.

Yang dimaksudkan dengan desain industry ialah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberi kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industry, atau kerajinan tangan (pasal 1 butir 1).

Adapun yang dimaksudkan dengan hak desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara RI kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selam waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (pasal 1 butir 5).

f)       Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Daya saing lain untuk meningkatkan sector industry ialah desain tata letak sirkuit terpadu yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.

Desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam UU No 32 Tahun 2000 yang diundangkan pada tanggal 20 Desember 2002.

Yang dimaksudkan dengan sirkuit terpadu ialah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang didalmnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu didalam sebuah bahan semiinduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik (pasal 1 butir 1).

Adapun yang dimaksud dengan desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam satu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu (pasal 1 butir 2).

Hak desain tata letak terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara RI kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (pasal 1 butir 6).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s