PENGATURAN HAKI DI INDONESIA

Sejarah perjalanan Republik Indonesia sebelum perang kemerdekaan pernah mencatat bahwa Indonesia pernah turut serta dalam Bern Convention, yang mengatur mengenai perlindungan Hak Cipta, namun demikian tidak lama setelah Indonesia merdeka, Perdana Menteri Juanda waktu itu pernah menyatakan diri keluar dari kepesertaan dalam Bern Convention ini.

Jauh sebelum kesepakatan mengenai pembentukan World Trade Organization ditandatangani, Indonesia juga pernah membuat dan mengundangkan Undang-Undang No 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No 19 Tahun 1992 tentang merek, Undang-Undang No 6 Tahun 1982 tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang No 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, Dan Undang-Undang No 6 Tahun 1989 tentang hak paten.

Dengan ikut serta dalam Agreement Establishing the World Trade Organization, sebagai bahan dari kesepakatan untuk turut serta dalam WTO-GATT-TRIPs dengan mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang No 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agrrement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Dunia), maka Indonesia diwajibkan untuk membuat dan memberlakukan ketentuan-ketentuan hukum tentang HAKI yang sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam WTO-GATT-TRIPs tersebut. Berikut di bawah ini disajikan berbagai macam peraturan perundag-undangan yang sampai saat ini berlaku di Indonesia, yang mengatur mengenai HAKI, yang meliputi antara lain:

Dalam bidang Hak Cipta yang meliputi:

  1. Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang No 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1987.
  2. Keputusan Presiden No 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hak Cipta atas Rekaman Suara antara Republik Indonesia dan masyarakat Eropa.
  3. Keputusan Presiden No 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hak Cipta antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat.
  4. Keputusan Presiden No 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty.

Dalam bidang paten, meliputi:

  1. Undang-Undang No 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 13 Tahun 1997 tentang Paten.
  2. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1991 tentang Impor Bahan Baku atau Produk tertentu yang dilindungi paten bagi produksi obat di dalam negeri.
  3. Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten.
  4. Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten.
  5. Keputusan Presiden No 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations Under PCT.

Dalam bidang Merek Dagang dan Merek Jasa, yang meliputi:

  1. Undang-Undang No 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang No 19 Tahun 1992 tentang Merek; yang menggantikan berlakunya Undang-Undang No 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.
  2. Keputusan Presiden No 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty.

Dalam bidang Rahasia Dagang, yang diatur dalam:

  1. Undang-Undang no 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
  2. Dalam bidang Desain Industri, diatur dalam:
    • Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Dalam bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:

  1. Undang-Undang No 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Lainnya:

  1. Undang-Undang No 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Perlu dicatat bahwa meskipun Indonesia telah ikut serta dalam WTO-GATT ini dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization. Hingga saat ini, Indonesia belum menyetujui untuk ikut dalam Lampiran 4 dari Persetujuan mengenai Pembentukan WTO tersebut, yang mengatur mengenai Pluraliteral Trade Agreements (Persetujuan Perdagangan Pluraliteral). Lampiran 4 ini terdiri atas:

Lampiran 4(a)

Agreement on Trade in Civil Aircraft (Persetujuan mengenai Perdagangan Pesawat Terbang Sipil).

Lampiran 4(b)

Agreement on Government Procurement (Persetujuan mengenai Perdagangan Barang dan Jasa oleh Pemerintah).

Lampiran 4(c)

International Diary Arrangement (Pengaturan Internasional mengenai Produk-Produk Susu).

Lampiran 4(d)

Arrangement Regarding Bovine Meat (Pengaturan Internasional mengenai Daging Sapi dan Kerbau).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s